Itungin Aja Dong Om

Kalkulator Pesangon PHK

Hitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan PPh 21 final sesuai alasan PHK.

Data PHK

Pesangon menurut PP 35/2021

Rp
tahun
bulan
hari

Hari kerja/minggu

Rp
Perhatian: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan 28 Oktober 2026 dan dilaporkan menghapus pengali 0,5× (minimal 1× uang pesangon). Peraturan pelaksanaannya masih dalam masa transisi, sehingga kalkulator ini masih memakai PP 35/2021. Sesuai Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, angka di bawah adalah batas minimal.

Total Hak PHK (Bruto)

Rp 64.000.000

Efisiensi untuk mencegah kerugian • Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021

Diterima setelah pajak

Rp 63.300.000

Rincian Komponen

Uang Pesangon (6 bln × 1)
Rp 48.000.000
Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bln)
Rp 16.000.000
Penggantian cuti (0 hari)
Rp 0
Penggantian hak lainnya
Rp 0
Total bruto
Rp 64.000.000
PPh 21 final pesangon
−Rp 700.000
Diterima bersih
Rp 63.300.000
Pajak pesangon bersifat final dan berlapis: Rp0–50 jt 0%, >50–100 jt 5%, >100–500 jt 15%, >500 jt 25%. Perjanjian kerja bersama (PKB) atau kesepakatan dapat memberi nilai lebih besar dari ketentuan minimum ini.

Dasar Perhitungan & Sumber Rujukan

  • PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK (Pasal 40–57).
  • Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023: besaran pesangon dibaca sebagai batas minimal.
  • UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (diundangkan 28 Oktober 2026, masa transisi).
  • PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif PPh 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon.
Lihat rumus yang dipakai
  • Uang Pesangon (UP): 1 bulan upah per tahun masa kerja, mulai 1 bulan (< 1 tahun) hingga maks 9 bulan (≥ 8 tahun).
  • Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): 2 bulan (3 tahun) hingga 10 bulan upah (≥ 24 tahun).
  • Pengali UP sesuai alasan PHK: 0,5×, 0,75×, 1×, 1,75× (pensiun), atau 2× (meninggal/sakit berkepanjangan).
  • Uang Penggantian Hak (UPH) cuti = upah ÷ 21 (5 hari kerja) atau ÷ 25 (6 hari kerja) × sisa cuti.
  • PPh 21 final pesangon: 0% (s.d. Rp50 jt), 5% (s.d. Rp100 jt), 15% (s.d. Rp500 jt), 25% (di atasnya).

Batasan

  • Masih memakai pengali PP 35/2021; UU 27/2026 dilaporkan menghapus pengali 0,5× setelah aturan pelaksananya terbit.
  • Uang pisah ditentukan perjanjian kerja/peraturan perusahaan, sehingga diisi manual.
Acuan diperiksa: Metodologi lengkap
Contoh Perhitungan

Contoh Pesangon PHK Efisiensi: Masa Kerja 6 Tahun, Upah Rp8 Juta

Pekerja di-PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian, masa kerja 6 tahun, sisa cuti 5 hari.

Asumsi

Upah sebulan
Rp 8.000.000
Masa kerja
6 tahun
Alasan PHK
Efisiensi untuk mencegah kerugian (Pasal 43 ayat (2))

Hasil

Uang pesangon (7 bln × 1)
Rp 56.000.000
UPMK (3 bln)
Rp 24.000.000
Penggantian cuti 5 hari
Rp 1.904.762
Total bruto
Rp 81.904.762
PPh 21 final
Rp 1.595.238
Diterima bersih
Rp 80.309.524

Langkah & Rumus

  1. Masa kerja 6 tahun → uang pesangon 7 bulan upah, UPMK 3 bulan upah.
  2. PHK efisiensi mencegah kerugian → pengali uang pesangon 1×.
  3. Penggantian cuti = Rp8 jt ÷ 21 × 5 hari.
  4. PPh 21 final: 0% untuk Rp50 jt pertama, 5% Rp50–100 jt, 15% Rp100–500 jt.

Acuan PP 35/2021. UU 27/2026 sedang dalam masa transisi dan dapat mengubah pengali.

Panduan & Pertanyaan Umum

Panduan Hak Pesangon

Komponen pesangon dan cara menghitungnya menurut PP 35/2021.

Apa saja komponen pesangon?

Hak akibat PHK terdiri dari Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) seperti sisa cuti tahunan dan ongkos pulang. Besar UP dikalikan pengali sesuai alasan PHK.

Berapa pesangon untuk masa kerja 5 tahun?

Masa kerja 5 tahun mendapat uang pesangon 6 bulan upah dan UPMK 2 bulan upah, sebelum dikalikan pengali alasan PHK. Contoh PHK efisiensi (1×) dengan upah Rp8 juta: UP Rp48 juta + UPMK Rp16 juta.

Apakah karyawan yang resign dapat pesangon?

Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Berapa pajak pesangon?

PPh 21 atas pesangon bersifat final: 0% untuk Rp50 juta pertama, 5% untuk di atas Rp50–100 juta, 15% untuk di atas Rp100–500 juta, dan 25% untuk di atas Rp500 juta (PP 68/2009).

Bagaimana dampak UU 27/2026?

UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dilaporkan menghapus pengali 0,5× sehingga minimal 1× uang pesangon. Aturan pelaksananya masih dalam masa transisi, jadi pastikan cek ketentuan terbaru.